Senin, 10 Desember 2012

government relation bertugas menjembatani kepentingan perusahaan dengan instansi pemerintah yang terkait dengan operasional usaha nya. fungsi ini sangat di butuhkan bagi perusahaan yang lokasi operasional nya menempati atau bersinggungan dengan wilayah lokal. seperti perusahaan atau pengolahan hutan.


MEULABOH - Aktivitas penambangan batubara di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat yang sempat terhenti pada Senin (26/11) akibat aksi protes oleh warga Desa Balee, yang mempersoalkan proses rekrutmen tenaga kerja, dilaporkan pada Selasa (27/11) sudah normal kembali. 

Seluruh alat berat yang digudangkan di basecamp sudah kembali beroperasi setelah ada hasil pertemuan masyarakat dengan PT Cipta Kridatama (CK) dan PT Mifa Bersaudara bahwa persoalan itu akan dilakukan pertemuan lanjutan terhadap tuntutan warga tersebut.

Berdasarkan keterangan diperoleh Serambi, Selasa (27/11) kemarin, seluruh alat berat sudah bekerja kembali di lokasi tambang yang dilakukan PT CK yakni subnya dari PT Mifa Bersaudara. Namun sehari sebelumnya, sekitar 200 massa dari warga Desa Balee menghentikan seluruh kegiatan tambang sehingga aktivitas menjadi lumpuh. 

Humas PT CK, Saifuddin yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, terhadap pertemuan yang sudah dilakukan antara pihak mereka dengan masyarakat akan dilakukan pertemuan lanjutan yang difasilitasi pihak pemerintah daerah. 

Namun  untuk proses rekrutmen tenaga kerja tidak benar kalau disebutkan tidak diterima penduduk setempat, tetapi untuk proses penerimaan dilakukan bertahap. “Nanti akan ada pertemuan lanjutan sebagaimana hasil pertemuan bersama kemarin (Senin-red), kalau untuk kegiatan penambangan benar sudah normal kembali, memang sempat terhenti sehari,” ujarnya.(riz)

Waktu Tiga Hari

KOORDINATOR aksi sebelumnya, Bustami yang menyampaikan tuntutan itu kemarin mengungkapkan, warga memberikan waktu 3 hari sejak Selasa hingga Jumat  guna diselesaikan oleh Pemkab Aceh Barat terkait masalah penerimaan warga setempat sebagai pekerja di perusahaan itu.  “Bila sampai Jumat (30/11) tidak ada tindak lanjut maka pada Sabtu akan kembali dilakukan aksi serupa menghentikan kegiatan penambangan untuk selamanya,” ujarnya, Selasa (27/11).

Ia mengatakan, yang menjadi tuntutan ada tiga hal. Pertama, tenaga kerja harus 70 persen penduduk setempat sebagaimana MoU antara Pemkab dan PT Mifa selaku pemilik tambang, baik di PT CK maupun perusahaan lain sub dari PT Mifa. 

Kedua, dibangun klinik di sekitar tambang sehingga ketika ada penduduk yang sakit akibat debu batubara bisa segera diobati. Ketiga, adanya perjanjian dilakukan penghijauan kembali pada lokasi tambang yang sudah digali sehingga tidak membawa malapetaka di kemudian hari ketika perusahaan tambang tidak beroperasi lagi.(riz)

Paling Lambat Senin

KADIS Pertambangan Perindustrian Perdangangan dan Koperasi Aceh Barat, Drs Zulkarnain ditanyai Selasa (27/11) kemarin mengatakan, terhadap hasil pertemuan di lokasi tambang terhadap aksi itu sudah dilaporkan ke bupati dan sudah disepakati pula dalam waktu dekat dan paling lambat hari Senin (3/12) digelar pertemuan bersama melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertambangan, Kantor Lingkungan Hidup dan beberapa dinas teknis lainnya.

“Pertemuan lanjutan juga akan dihadirkan PT CK dan PT Mifa serta perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di sekitar tambang itu. Kita rencanakan paling lambat hari Senin depan ini,” jelasnya.(riz)

disini lah peran government relation dalam menangani masalah hubungan pemerintah serta penduduk setempat. humas menjembatani antara pemerintah dengan penduduk stempat agar terciptanya saling pengertian, itikad baik. yang pada akhirnya akan menimbulkan image positif bagi sebuah perusahaan.misal nya perusahaan membangun masjid di kampung tersebut, membangun sekolah dan infrastruktur lain nya. intinya perusaan menginginkan image yang baik dan kelancaran sebua perusaahaan.

Editor :